Presiden Prabowo telah melantik nama-nama menteri dan wakilnya dalam kabinet yang diberi nama Merah Putih. Ada sejumlah 48 menteri, 5 kepala lembaga dan 56 wakil menteri dan lembaga. 109 menteri dan wakil menteri inilah menjadi tulang punggung bekerjanya pemerintahan Prabowo.
Tentu saja ada banyak pandangan dan kritik tentang banyaknya personil menteri dan wakil menteri dalam kabinet merah putih tersebut. Para analis secara umum melihat kabinet ini gemuk, atau gemoy.
Tulisan ini juga mengajak pembaca melihat masa lalu. Pada akhir kekuasaan orde lama, presiden Sukarno juga pernah menyusun kabinet 100 menteri. Kabinet tersebut dikenal dengan “Kabinet Dwikora yang disempurnakan” atau “Kabinet Dwikora II (lihat ini). Kabinet 100 menteri Sukarno hanya berjalan satu tahun saja.
Artinya, kabinet gemuk bukan hal yang baru. Ini sudah pernah dialami pada jaman orde lama. Prabowo punya hak prerogatif untuk mengalokasikan orang-orang yang diinginkan untuk memimpin kementerian. Presiden Prabowo nampaknya melihat kebutuhan yang strategis dan penentuan fokus kerja yang diinginkan untuk implementasi 5 tahun ke depan ini. Pengalaman bekerja sebagai Menhan bersama Presiden Jokowi, membuka lanskap policy dalam pandangan Prabowo mana hal-hal yang dianggap strategis namun fokusnya terlewatkan.
Memang, pikiran kita semua pasti masih selalu membandingkan kabinet Prabowo ini dengan kabinet Jokowi. Antara Jokowi dan Prabowo memang memiliki style dan pengalaman yang berbeda. Jokowi dibesarkan dalam dunia bisnis, menampilkan entreprenerial leadership, yang berciri detil, mikro, kuat analisis dan teknis (background dalam ilmu kehutanan), dan ketat dalam controlling. Jadi energinya sangat besar untuk memastikan apakah kondisi lapangan sesuai dengan policy. Karenanya, ia sangat hobi blusukan dan ke lapangan untuk memastikan pekerjaan benar-benar tuntas dan manfaat.
Sementara Prabowo yang besar dalam lingkungan militer, lebih menampilkan strategic leadership. Yang berciri relatif kuat dalam manajerial strategis, makro, visioner; kolaborasi/aliansi dan penguatan komitmen pada nilai dan jati diri. Energi dan fisik Prabowo mungkin tidak selincah Jokowi, karena itu ia memilih pembantu level menko yang lebih banyak. Karenanya, sangat wajar para menko dituntut untuk berperan lebih besar mengimplementasi dan bahkan mengeksekusi policy dan program-program pembangunan.
Di sisi lain, memimpin kementerian juga membutuhkan kemampuan yang luar biasa dari seorang menteri. Jelasnya, layanan pemerintah atau public service senantiasa berhadapan dengan sifat-sifat birokratis. Para menteri itu juga harus sadar ia nanti akan berada dalam lingkungan birokrasi. Menteri harus menempatkan diri menjadi leader yang mendorong birokrasi menjadi resilient, yang siap dan tanggap terhadap kegiatan pembangunan dan tantangan yang akan dihadapi. Resilient bureaucracy memiliki ciri antara lain kemampuan yang adaptif, kerangka legal formal yang kokoh, bekerja by data yang akurat, pendelegasian yang jelas, dan koordinasi yang efektif. Birokrasi kementerian belum sepenuhnya menunjukkan karakter resilient.
Birokrasi kementerian adalah eksekutor dalam operasional pembangunan, seperti perihal teknis, manajemen layanan, finansial dan sumberdaya lainnya. Tugas birokrasi ini seringkali berhadapan dengan peluang-peluang penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran etik dan hukum. Mungkin inilah yang diindikasikan ditemukan banyak sekali kebocoran dan ketidakefisienan sebagaimana pidato Prabowo dalam pelantikan.
Prabowo ingin menteri-menterinya dapat memimpin dan mengendalikan birokrasi agar bekerja dengan baik. Menjadi sangat relevan, para menteri itu kabarnya akan memperoleh pembekalan di Akademi Militer Magelang, perihal kepemimpinan atau substansi lainnya.
Jadi, tugas secara umum dalam kabinet Merah Putih masih akan berat. Banyaknya kementerian pasti memiliki implikasi dan hal-hal kritis yang harus dihadapi, antara lain:
Pertama struktur organisasi. Awal kerja kabinet Prabowo pasti dimulai dengan penyusunan struktur organisasi (OTK) setiap kementerian; sebagai konsekwensi pemisahan /pembentukan baru beberapa kementerian. Sebagai contoh kementerian pendidikan dipecah menjadi tiga, yakni pendidikan dasar dan menengah, ristek dikti dan kebudayaan. Padahal hasil pecahan ini awalnya setingkat eselon I. Proses restrukturisasi seperti ini biasanya membutuhkan satu tahun bahkan bisa lebih.
Kedua delegasi. Kemenko akan menjadi posisi penting melaksanakan delegasi presiden Prabowo. Hal ini juga akan membutuhkan penempatan orang-orang atau birokrasi lama ke dalam birokrasi baru. Setiap Menko akan berebut memilih orang-orang terbaik di dalam lingkup kewenangannya. Ini juga bisa menghasilkan beban psikologi dalam jenjang karier seseorang.
Ketiga komunikasi dan kolaborasi. Keberhasilan mengelola banyak kementerian dipengaruhi oleh bagaimana mode komunikasi presiden dengan menteri-menterinya. Presiden harus membangun sistem komunikasi vertikal dan horizontal, yang mengalir tidak hanya dari atas ke bawah, tetapi juga antar kementerian (horizontal) agar terbangun kolaborasi. Peran menko sangat strategis menjembatani/menjalin komunikasi dan kolaborasi. Rapat rutin dan platform komunikasi tertentu menjadi syarat untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik.
Keempat inovasi. Keinginan Prabowo adalah setiap menterinya bekerja dengan fokus dan detil menyelesaikan permasalahan dan mengoptimalkan pembangunan di segala bidang. Fokus dan detil membawa kepada lahirnya kreasi dan inovasi. Ini hanya dapat dioperasionalkan oleh tim yang kompeten dan profesional di dalam setiap kementerian.
Kelima prioritas. Selama ini, presiden Jokowi mampu menentukan prioritas yang menjadi kebutuhan, terutama pembangunan di luar pulau Jawa, dengan memprioritaskan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan pelabuhan. Ini yang membuat masyarakat di Papua, Maluku, NTT, Aceh, NTB, Sulawesi dan wilayah perbatasan lain merasa diperhatikan. Prabowo pasti sudah mempersiapkan prioritas pembangunan sebagai mana pidato pelantikannya, sehingga nantinya kementerian mana yang menjadi leading sector, sementara kementerian lainnya mensupport. Prioritas ini menjadi relevan karena kondisi APBN juga terbatas dan kondisi perekonomi juga melambat.
Keenam efisiensi. Banyaknya kementerian atau gemuknya organisasi bisa jadi “berat di ongkos” dan birokratis. Biaya birokrasi sangatlah besar, karena harus membiayai operasional privilege pribadi dan rumah tangga menteri dan ragam kebutuhan dinasnya. Karenanya, Prabowo hendaknya mewanti-wanti menterinya untuk hidup yang pantas/wajar kalau tidak dikatakan sederhana. Kosa kata hidup sederhana pada jaman sekarang rasanya tidak relevan. Yang penting bekerja keras dan cerdas untuk rakyat, menjalankan program/proyek pembangunan secara efisien dan efektif, dan tidak korupsi.
Selamat bekerja untuk kabinet merah putih.