Hari senin kemarin (25/8), terjadi demonstrasi oleh masyarakat di gedung DPR. Kita semua bersyukur, demo berjalan lancar dalam pengendalian pihak aparat kepolisian. Sayangnya, demo itu belum dapat direspon secara baik khususnya oleh perwakilan DPR.
Tuntutan para pendemo sangat lah wajar. Mereka menunjukkan aspirasi terkait berbagai masalah dan kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Akhir-akhir ini betapa dirasakan situasi ekonomi yang sulit, antara lain terkait penganggguran, pelemahan daya beli dan iklim investasi belum kondusif.
Pada momentum yang sama, secara kebetulan publik disuguhi perilaku elit dan pejabat publik yang kontrakdiktif dengan situasi ekonomi dan sosial masyarakat yang sedang prihatin. Betapa etika pejabat publik akhirnya dipertanyakan, seperti keputusan pembebasan koruptor, OTT pejabat kementerian ketenagakerjaan, serta pemberian tunjangan perumahan yang fantastis untuk anggota DPR. Lebih memprihatinkan, suguhan anggota DPR berjoget ria saat Sidang Tahunan MPR (15 Agustus 2025).
Demo masyarakat ke DPR seharusnya perlu disikapi secara bijak. Para pejabat publik baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif hendaknya menampilkan etika. Menurut Amundsen and de Andrade (2009), etika mencakup interaksi dan tanggungjawab pejabat publik terhadap masyarakat, sektor bisnis, pihak asing, atau organisasi publik itu sendiri. Hal ini mencakup kepemimpinan pejabat publik dalam lingkup sosial, ekonomi, politik dan hukum pemerintahan.
Politik Etik
Etika memandu seorang pejabat publik dalam menjalankan aktivitasnya dalam rambu-rambu atau nilai moral untuk kepentingan layanan publik. Ada lima prinsip pejabat publik beretika, yakni terbuka, tanggungjawab, adil, efisiensi dan tidak ada kepentingan individu atau kelompok.
Pejabat publik yang beretika dipastikan akan menghasilkan keputusan (politik) yang beretika. Keputusan itu berorientasi untuk ekonomi secara umum, kesejahteraan rakyat, serta berdampak kepada keadilan. Keputusan politik yang berorientasi kepada empati dan penghargaan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan elit saja.
Dalam sejarah penjajahan Belanda, pemerintahan kolonial pernah menerapkan politik etik (ethische politiek) (1901). Ini adalah politik belas kasihan penjajah kepada pribumi, dengan memfokuskan kepada aktivitas pemdidikan, pertanian (irigasi) dan transmigrasi. Adalah Conrad Theodor van Deventer, anggota parlemen Belanda, yang menunjukkan kepeduliaanya atas ekspoitasi negaranya terhadap wilayah jajahan khususnya Indonesia. Van Deventer juga menyoroti kebutuhan warga pribumi untuk bekerja pada level manajemen yang lebih tinggi di pemerintahan.
Diakui atau tidak, politik etik inilah yang mampu mentransformasi kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia. Anak-anak muda berkesempatan memperoleh pendidikan (termasuk sekolah ke Belanda), dan mengembangkan aspirasi dan nasionalisme. Mereka kemudian berperan dalam kebangkitan nasional (Budi Utomo, 1908), sumpah pemuda (1928) dan kemerdekaan (1945).
Empati dan Ekonomi Untuk Rakyat
Hampir satu tahun pemerintahan presiden Prabowo ini berjalan. Memang, masih terlalu prematur menilai kemajuan yang telah dicapai. Selama triwulan II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi sebesar 5.12 persen. Angka ini dianggap lumayan, namun juga menjadi perdebatan karena tidak berkorelasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ekonomi dikatakan tumbuh eksklusif hanya pada sektor-sektor yang tertentu saja dan mengalirkan manfaat ke kelompok ekonomi tertentu.
Selama satu tahun ini, pemerintah nampak belum banyak menyentuh kepada sektor riil, meningkatkan investasi, atau menggerakkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ada persepsi bahwa pemerintah lebih cenderung kepada seremoni kenegaraan di seputar istana, seperti menerima tamu negara, rapat-rapat koordinasi, pelantikan pejabat, atau pemberian penghargaan untuk tokoh atau elit tertentu,
Kiranya, dalam jangka pendek ke depan pemerintah harus bergerak secara nyata. Pemerintah perlu menghadirkan keputusan atau kebijakan publik yang beretika. Janji-janji kampanye seperti program MBG, lumbung pangan, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi tumbuh 8 persen, sebenarnya sangat bernuansa etika, dan harus direalisasikan untuk menghasilkan empati publik.
Target pertumbuhan sebesar 8 persen harus dikerjakan secara serius. Tugas ini bukan main-main, karena membutuhkan pertumbuhan investasi minimal 16 persen per tahun, sementara saat ini hanya tumbuh sekitar 8 persen. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia, menghasilkan PDB per kapita sebesar 33 ribu dolar, diperkuat share sektor manufaktur 28 persen (dari kondisi 19 persen saat ini) pada tahun 2045 (Indonesia Emas).
Seorang pemimpin atau pejabat publik bukan sekadar simbol komunikasi, tetapi komunikasi merupakan inti kepemimpinan yang beretika. Pemimpin membangun komunikasi yang jelas untuk membentuk budaya, menyampaikan nilai-nilai, dan menginspirasi visi. Dalam konteks etik, ada kebutuhan, agar Presiden Prabowo lebih sering hadir dan berkomunikasi berbagai pihak (bukan hanya elit) untuk menyampaikan pandangannya tentang janji kampanye, pembangunan sosial dan ekonomi ke depan, dan pemihakan untuk meningkatkan ekonomi, mendorong sektor manufaktur, serta mengatasi masalah pengangguran.
Presiden harus mendengar langsung kendala yang dihadapi para pengusaha, mengapa iklim investasi belum membaik. Presiden memerintahkan menteri secara fokus menangani masalah dan memastikan solusi ekonomi riil secara tuntas. Selama ini, iklim investasi dan usaha dianggap masih penuh ketidak pastian, karena prosedur yang rumit, lama dan tidak jelas. Pemerasan oleh oknum pemerintah, LSM atau pihak lain sering dikeluhkan pengusaha dan belum ada penyelesaian yang serius.
Juga, presiden perlu sering blusukan di berbagai pelosok daerah untuk memastikan program pembangunan yang sedang berjalan, berkomunikasi dan mendengar keluhan rakyat. Presiden juga perlu mendatangi pasar atau pusat aktivitas ekonomi kecil dan menengah untuk mentransmisikan penguatan ekonomi lokal. Kehadiran pemimpin bagi rakyat dan pengusaha kecil akan memberikan harapan dan jalan keluar bagi penyelesaian permasalahan.